Sumber: Bisnis Indonesia, Selasa, 1 Juni 2010
INVESTASI Industri Hutan Rakyat Rp 230 Milyar,-
Agribisnis: Moratorium di 104,8 Juta Ha
Kementrian Kehutanan mengidentifikasi seluas 104,8 juta hektar area hutan dan lahan gambut akan terkena imbas kebijakan baru terkait dengan moratorium alih fungsi.
Kementrian teknis kini tengah mengidentifikasi kembali jutaan hektar lahan tersebut untuk dimasukkan kedalam Keppres (Keputusan Presiden) sehingga diwilayah tersebut tidak dapat lagi diterbitkan izinnya bagi kegiatan pegelolaan usaha sektor kehutanan, perkebunan, serta pertambangan!
Sehingga menjadi jelas estimasi area hutan ayng tidka diperbolehkan untuk kegiatan usaha, baik untuk HTI (hutan tanaman industi) maupun untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan hingga tahun 2013 kelak, dimana akan dituangkan kedalam Keppres menurut Dirjen Bina Produksi Kehutanan Kemenhut Hadi Daryanto kemarin.
Luas area hutan yang akan dipertahankandari kegiatan usaha tersebut dianataranya adalah hutan kawasan gambut seluas 21,07 juta Ha, serta hutan alam yang terdiri dari hutan primer seluas 43 juta hektar dan hutan sekunder 48,5 juta hektar. Sementara kawasan hutan yang memang sudah dinilai kritis yang boleh diizinkan untuk dikembangkan menjadi area usaha kehutanan, perkebunan, dan usaha lainnya. Hal ini merupakan langkah lanjut dari event minggu lalu di Oslo, Norwegia pasca ditandatanganinya LOI (leter of intent) antara Presiden RI SBY dengan PM Norwegia Jena Stoltenberg. Berupa keinginan penurunan emisi gas rumah kaca akibat dari deforetasi serta degradasi lahan dan hutan. Didalam kesepakatan tersebut pemerintah RI mendapatkan kompensasi berupa pembayaran sebesar US $ 1 miliar atas carbon stock setelah dinilai berhasil melakukan beberapa hal yang disyaratkan.
Memang sejak tahun 2007 lalu Kemenhut RI diketahui telah menolak sebanyak 149 unit usaha dari sebanyak total 260 unit perusahaan yang mengajukan izin permohonan HTI (hutan tanaman industri) dalam areal seluas 10, 4 juta Ha. Sehingga pemerintah juga akan mengeluarkan Peraturan Kemenhut RI terhadap 30 unit perusahaan yang telah memperoleh izin definitif untuk mengelola areal seluas 1, 34 juta Ha. Dan setiap perusahaan yang telah mendapatkan izin definitif dari Kemenhut RI wajib mematuhi seluruh aturan yang akan dikeluarkan dimana diwajibkan melakukan TPTI (tebang pilih tanam Indonesia).
