♥The Haque Sisters adalah Aktivis & Pemerhati Lingkungan Hidup: Marissa Haque, Soraya Haque, Shahnaz Haque♥

Belakangan baru kami sadari sepenuhnya bahwa ♥ the Haque sisters (Marissa Haque, Soraya Haque, Shahnaz Haque) adalah para aktivis dan pemerhati lingkungan hidup...hehe...subhanallah... :)

"♥ The Haque Sisters adalah Aktivis & Pemerhati Lingkungan Hidup: Marissa Haque, Soraya Haque, Shahnaz Haque ♥"

“Kami Bangga Melihat Penampilan Putra Pertama Presiden SBY: Ikang Fawzi & Marissa Haque”

 

Di masa depan kita semua butuh pemimpin seperti putra sulung Presiden SBY, yang rekaman pada youtube.com ini menginspirasi keluarga kecil kami yang terdiri dari Ikang dan Marissa serta Isabella dan Chikita.

Selamat Pak Presiden dan Bu Ani, pendidikan untuk kedua putranya subhanallah luar biasa. Kami akan meniru seluruh langkah positif sebagai contoh hidup yang telah diberikan kepada masyarakat Indonesia secara luas.

http://www.youtube.com/watch?v=64kwnP3V9KA&feature=related



Semoga kebaikan yang ditunjukkan berkelanjutan adanya.

Doa, Ikang Fawzi & Marissa Haque


“Kami Bangga Melihat Penampilan Putra Pertama Presiden SBY: Ikang Fawzi & Marissa Haque”

Salah Satu Resolusi Marissa Haque Tahun 2012 adalah: "Turut Membereskan Mafia SP3 Pidana Illegal Logging di Provinsi Riau"

Beberapa Resolusi Marissa Haque Tahun 2012 antara lain adalah:  (1) buat kartu nama baru; dan (2) turut membereskan mafia SP3 pidana illegal logging di Provinsi Riau" 

 

Sumber: 

Marissa Haque: Seperti di Riau, Mengerikan Kalau Negara Tak Sanggup Menyentuh Kriminal Korupsi Birokrat Propinsi Banten (Diduga)

DUGAAN KORUPSI: Ratu Atut Chosiyah Dilaporkan ke KPK

Icha Rastika | Latief | Rabu, 28 September 2011 | 19:26 WIB

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2011/09/28/19265883/Ratu.Atut.Dilaporkan.ke.KPK

ICHA RASTIKA Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Aliansi Independen Peduli Publik (AIPP) melaporkan Gubernur Provinsi Banten, Ratu Atut Chosiyah ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (28/9/2011). 

TERKAIT:

• Formatis Banten Resmi Dukung Duet Atut-Rano
• Target Suara 60 Persen untuk Atut-Rano
• Atut-Rano Didukung 11 Parpol di DPRD
• Golkar dan PDI-P Dukung Ratu Atut
• Rano Karno Siap Dampingi Ratu Atut

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Aliansi Independen Peduli Publik (AIPP) melaporkan Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (28/9/2011). Atut dianggap bertanggung jawab atas pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial Provinsi Banten 2011 yang diduga telah diselewengkan.

Paling tidak, ada sepuluh lembaga penerima hibah diduga fiktif di beberapa daerah. Total anggaran untuk lembaga fiktif tersebut sebesar Rp 4,5 miliar.

-- Abdullah Dahlan

”Dalam laporan itu, disebut inisial RAC (Ratu Atut) dan EK (Engkos Kosasih),” ujar peneliti dari Divisi Politik ICW, Abdullah Dahlan, di Gedung KPK, Rabu (28/9/2011).

Pemrov Banten diketahui menyalurkan dana hibah sebesar Rp 340 miliar ke 221 organisasi, forum masyarakat, dan instansi negara, serta menyalurkan dana bansos senilai Rp 51 miliar ke 160 lembaga.

Menurut Abdullah, ada lima jenis penyimpangan dalam pengelolaan program hibah dan bansos yang totalnya Rp 391 miliar itu. Penyelewengan pertama, dana hibah itu diberikan kepada lembaga-lembaga fiktif.

”Paling tidak, ada sepuluh lembaga penerima hibah yang diduga fiktif di beberapa daerah. Total anggaran untuk lembaga fiktif tersebut sebesar Rp 4,5 miliar,” katanya.

Perwakilan AIPP, Uday Suhada, menambahkan, dari 18 organisasi penerima hibah, hanya lima yang terdaftar sebagai organisasi formal.

”Di luar lembaga yang bersangkutan tidak diketahui legal atau tidak. Padahal, lembaga penerima hibah harus berbadan hukum, setidaknya tiga tahun,” ungkap Uday.

Penyelewengan kedua, lanjut Abdullah, sejumlah lembaga penerima hibah memiliki alamat yang sama.

”Setidaknya, ada delapan penerima hibah yang memiliki alamat sama, yaitu di Jalan Bridgen Syam'un, Kota Serang, dan empat lembaga dengan alamat sama, yaitu Jalan Syekh Nawawi Albantani Palima, Serang,” paparnya.

Padahal, dana hibah itu seharusnya diterima oleh lembaga-lembaga yang jelas nama dan alamatnya.
”Alokasi dana untuk masing-masing lembaga di Jalan Bridgen KH Syam'un sebesar Rp 22,5 miliar dan yang di jalan Syekh Nawawi total Rp 6,4 juta,” kata Abdullah.

Penyelewengan ketiga, dana tersebut dialirkan ke lembaga-lembaga yang dipimpin oleh keluarga gubernur.

”Mulai dari suami, kakak, anak, menantu, dan ipar,” ucap dia.

Abdullah mencontohkan, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) yang dipimpin suami Ratu Atut, Hikmat Tomet.

”Total hibah yang masuk ke lembaga yang dipimpin keluarga gubernur mencapai Rp 29,5 miliar,” ujarnya.

Keempat, dana hibah ini juga diduga telah dipangkas. Jumlah dana hibah yang diterima lembaga penerima tidak sesuai dengan pagu yang ditetapkan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.

”Contohnya, Lembaga Kajian Sosial dan Politik (Laksospol) Pandeglang. Dalam daftar penerima, lembaga itu memperoleh hibah Rp 500 juta. Tapi, surat pernyataan Ketua Laksospol Ayie Erlangga, mereka hanya terima Rp 35 juta,” papar Abdullah.

Adapun kerugian dari pemotongan tersebut mencapai Rp 925 juta. Terakhir, sebagian besar penerima bantuan sosial itu tidak jelas.

”Dari 160 penerima dana bansos, pemerintah daerah hanya mencantumkan 30 nama lembaga atau kepanitiaan dan tidak didukung alamat jelas,” ujar Abdullah.

Oleh karena itu, ICW dan AIPP meminta KPK melakukan penyelidikan terhadap pemberian dana bansos dan hibah tersebut. Dikhawatirkan, lanjut Abdullah, pemerintah daerah menjadikan kebijakan publik sebagai instrumen modal politik. Terlebih, ICW melihat bahwa alokasi dana hibah dan bansos Provinsi Banten terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.

”Kenaikannya fantastis, pada 2009 totalnya mencapai Rp 74 miliar, tapi pada 2011, menjelang pilkada meningkat Rp 391 miliar,” tukasnya.

"Kuncinya adalah Pasangan: Keberhasilan Ayah Ikang Fawzi & Bunda Marissa Haque (Duta LP3I)"

Marissa Haque: Berat Jadi Duta Lembaga Pendidikan

JAKARTA - Artis senior Marissa Haque telah dinobatkan menjadi duta LP3I. Diakuinya pekerjaan barunya tersebut bisa dibilang cukup berat.“Kalau bicara berat itu pasti, karena ini bicara tanggung jawab, dan bagi saya pun karena ini bentuk ibadah seperti bernafas, senyuman itu ibadah dan ini bukan tugas biasa bagi saya,” ujar Marissa Haque saat ditemui di Gedung ESQ, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Dengan menjadi duta LP3I, istri Ikang Fawzy ini menambahkan setidaknya bisa menjadi bagian dari pendidikan di Indonesia yang mulai memprihatinkan.“Keterlibatan aku sebagai duta disini setidaknya aku bisa memberikan pengetahuan yang baik.

Apalagi kondisi pendidikan di Indonesia mulai sedikit memprihatinkan,” katanya.Diakuinya lagi, mengenyam pendidikan hingga mendapat gelar Doktor, membuat kakak kandung Shahnaz Haque merasa punya kewajiban untuk membagi ilmu yang didapat selama dirinya menempuh pendidikan.“Learning by doing, semua saya kerjakan dengan baik. Banyak pengetahuan yang bisa saya berikan untuk siapapun. Lebih pada motivasi, mungkin lebih pada dakhwahnya sehingga itu bisa bermanfaat,” tukasnya.(nov)

Sumber : http://celebrity.okezone.com


"Kuncinya adalah Pasangan: Keberhasilan Ikang Fawzi & Marissa Haque (Duta LP3I)"

Televisi ABC dari Australia Wawancara Bunda Marissa Haque

Kemarin malam saat Ibu Menik mampir ke rumah saya mengantarkan jahitan baju batik untuk Bunda Marissa Haque ibu asuhku  yang cantik dan cerdas itu, di ceritakan kalau baju batik yang akan dijahit adalah untuk wawancara eksklusif Bunda Icha oleh TV asing dari Australia bernama ABC. Kata Ibu Menik lagi bahwa thema yang akan diangkat adalah terkait kasus pidana illegal logging di Indonesia dan demokrasi semu pemerintahan daerah.

Wuuuuuiiih...berat berat amat ya? semoga bagus deh acaranya Bun!

Sumber: http://anak-anakbundamarissa.blogspot.com


"Televisis ABC dari Australia Mewawancara Bunda Marissa  Haque"

The Truth Behind Chopping Down Tress: in Marissa Haque Fawzi

ILLEGAL LOGGING
Source: http://www.matscorpio96.co.cc/

Illegal logging is the harvest, transportation, purchase or sale of timber in violation of laws. The harvesting procedure itself may be illegal, including using corrupt means to gain access to forests; extraction without permission or from a protected area; the cutting of protected species; or the extraction of timber in excess of agreed limits.

Illegalities may also occur during transport, such as illegal processing and export; fraudulent declaration to customs; and the avoidance of taxes and other charges.

THE PROBLEM
Illegal logging is a pervasive problem, causing enormous damage to forests, local communities and to the economies of producer countries. Despite the economic importance of trade in timber and forest products, major international timber consumer countries, such as the EU, have no legal means to halt the import of illegally sourced forest products because the identification of illegally logged or traded timber is technically difficult. Therefore, a legal basis for normative acts against timber imports or other products manufactured out of illegal wood is missing. Currently, scientific methods to pinpoint the geographic origin of timber is under development. Possible actions to restrict imports cannot meet with WTO regulations of non-discrimination. They must instead be arranged in bilateral agreements.

SCALE
It is estimated that illegal logging in public lands alone causes losses in assets and revenue in excess of 10 billion USD annually. Formulation and Implementation of National Action Plans to Combat Illegal Logging and Other Forest Crime. Results of ENA-Fleg. World Bank Technical Paper. Although exact figures are difficult to obtain, given the illegal nature of the activity, reliable estimates indicate that more than a considerable share, in some cases more than the half of all logging activities in particularly vulnerable regions Africa, Southeast Asia, the Russian Federation and some of the Baltic states – is illegal.

CONSEQUENCES

Illegal logging contributes to deforestation and by extension global warming, causes loss of biodiversity and undermines the rule of law. These illegal activities undermine responsible forest management, encourage corruption and tax evasion and reduce the income of the producer countries, further limiting the resources producer countries can invest in sustainable development. Illegal logging has serious economic and social implications for the poor and disadvantaged.

Furthermore, the illegal trade of forest resources undermines international security, and is frequently associated with corruption, money laundering, organized crime, human rights abuses and, in some cases, violent conflict. In the forestry sector, cheap imports of illegal timber and forest products, together with the non-compliance of some economic players with basic social and environmental standards, destabilise international markets. This unfair competition affects those European companies, especially the small and medium sized companies that are behaving responsibly and ready to play by fair rules.

Rindu IPB dan Lingkungan Tatar Sunda di Bogor: Marissa Haque & Ikang Fawzi di Yogyakarta

Allahu Akbar!

 
Ya Allaaah... fabiayyi ala'i Robbi kumma tukadzdibaaan... tak ada lagi ni'mat yang akan kami dustakan Ya Allaaah... Terimakasih banyak atas rezeki umur panjang, kebahagiaan berkelanjutan... anak-anak sehat dan cantik-cerdas... teman-teman kami yang setia dalam suka dan duka... terimakasih Ya Allah...terimakasih...

Bulan-bulan terakhir ini kami berdua semakin banyak berdua... bulan madu teruuus... Alhamdulillaaah...

Bulan Madu Terus Selama di Yogyakarta: Marissa Haque & Ikang Fawzi
Sumber:http://marissa-haque-fh-ugm.blogspot.com/

Marissa Haque (IPB, UGM) & Ikang Fawzi (UI, UGM) Seiring sejalan Soal Pendidikan-Bisnis-Kesenian

Ikang Fawzi Raih Gelar MBA di UGM

Ikang Fawzi (Foto:Arie Yudhistira/Koran Sindo)

Sumber: http://id.omg.yahoo.com/news/ikang-fawzi-raih-gelar-mba-di-ugm-zwp4-403393.html

JAKARTA - Ikang Fawzi tengah bergembira. Jerih payahnya kuliah selama 1,5 tahun berbuah manis. Suami Marissa Haque ini meraih gelar MBA dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Saya senang sekali akhirnya bisa dapat gelar. Saya kuliah selama 1,5 tahun. Selesainya bisa cepat karena saya serius sekali," ungkap Ikang yang dihubungi okezone, Selasa (14/12/2010).

Rocker kelahiran 23 Oktober 1959 itu mengambil judul tesis Analisa Strategi Bisnis Properti-tainment di Salah Satu Industri Bisnis Properti (studi pada PT Impian Jaya Ancol). Dia membuat tesis dengan judul demikian dengan alasan tersendiri.

"Saya pikir bisnis ini kan yang penting bisa berkelanjutan. Banyak yang berbisnis, tapi kemudian hilang. Kalau Ancol ini pernah diterpa krisis ekonomi 1998 dan 2008, tapi bisa bertahan karena dia menggunakan properti-tainment. Jadi entertainment itu untuk mempercepat recover industri properti yang sedang lesu," bebernya.

Berkat keseriusan dalam menggarap tesis setebal 300 halaman, ayah dua anak ini mendapat nilai sempurna, "A". "Secara ilmiah itu memang bidang saya. Intinya, di situ saya gunakan ilmu yang saya punya. Jadi saya lama di entertain, kemudian ingin saya ilmiahkan," urainya.

Disinggung tentang kegiatan sang istri yang giat menimba ilmu, Ikang memberikan pujian.

"Wah, kalau dia sih gila sekolah. Kalau saya enggak seperti dia yang sekolah terus kayak sudah jadi makanan sehari-hari. Mungkin kalau dia di UGM mengambil dua gelar sekaligus, MBA dan hukum (MH)," katanya.

Procedural Fairness dalam Berlingkunganhidupku di Indonesia: Marissa Haque (1)

Sumber: Canadian Charter of Rights and Freedoms (dalam Gene C. Colman Research Center di Canada, 2009)

Procedural Fairness


Family courts must dispense justice in an even handed manner without discrimination. It is deceptively easy for lawyers and judges to simply rely upon myths and stereotypes when coming to recommendations or decisions.

It is just as offensive to ride roughshod over the procedural rights of litigants in order to reach the result that 'conventional' wisdom (at least in the eyes of the decision maker) might, at first glance, dictate.

Thankfully, there are judges who write decisions that decry the tendency to deny procedural rights to litigants. Part of my role is to bring those decisions to the forefront both in my academic writing and in my legal submissions to courts. Adhering to basic concepts of procedural fairness helps to ensure that those experiencing 'court' come away from the process with at least some degree of respect for our judicial system. But more importantly, preserving procedural rights ensures that each side has the opportunity to fully and fairly place his/her case before the court. The view of the reasearch is an essential element of Canadian democracy and the rights that are enshrined in the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Therefore, conducting legal proceedings such as case conferences, motions and trials in a procedurally fair and open manner should be an essential element of every judge's daily work.An important part of the practice at the Gene C. Colman Family Law Centre is to hold colleagues and judges to procedurally fair practices.


Sumber: http://ipb-marissahaquefawzi.blogspot.com/

Berbesar Hati Menerima Fitnah dan Kekalahan Melawan Kejahatan Pidana Pendidikan Indonesia: Marissa Haque untuk Oknum PSL-IPB

Marissa Haque untuk Oknum PSL-IPB

Berbesar Hati Menerima Fitnah dan Kekalahan Melawan Kejahatan Pidana Pendidikan Indonesia.

Bila dugaan Indonesia 'bergetah' sebuah negara kartel seperti yang pernah diungkapkan oleh Dr. Denny Indrayana dari FH UGM menimpa saya, bahkan diduga terkait dengan espirit d'corps civitas academica ditempatku menuntut ilmu, maka jangan berharap NKRI menjadi lebih baik dari apa yang kita semua saksikan terjadi didepan mata kita.

Kalau kita harus dianggap kalah didalam bersikap jujur apa adanya, dan ternyata terjadi the silence of facism terkait dengan espirit d'corps civitas academica ditempat ini. Maka kalaupun saya mengalah--insya Allah untuk menang--maka saya yakini di akhirat kelak saya akan bersaksi terhadap kejahatan yang saya duga dilakukan secara berjamaah ini.

Allahu Akbar! Kita belum merdeka!

Prof Yayah Koswara dalam Kenangan IPB-ku: Marissa Haque Fawzi

Mulailah untuk merasa bahagia sejak sedari sekarang. Bahagia bukan berada jauh diluar sana, namun ia ada, bahkan sangat dekat dengan diri kita. Jika kita berfikir bahwa kita bahagia maka kita akan berbahagia, begitu juga bila sebaliknya. Dengan cara itu kita akan mampu menghadapi tantangan hidup, dan rasa optimis menjadi muncul serta rasa oercaya diri yang menebal. Sehingga kebahagiaan itu kemudian tidak lagi jadi bergantung pada keadaan, namun bagaimana kita mampu mengubah keadaan itu dari sudut pandang kita.

Tiba -tiba saya jadi teringat dengan Prof Yayah Koswara seorang dosen senior yang pernah mengajarku dikelas PSL-IPB dengan membawa sebuah bejana, beberapa batu, dan pasir. Beliau mengajarkan skala prioritas didalam penelitian. Ambil yang besarnya dulu, baru isi dengan pernak dan pernik kembang-kembang isu yang melekat dengannya.

Saya setuju dengan ajaran beliau, terkait dengan hari ini. Yaitu, apapun yang dilakukan oleh oknum pengajar PSL-IPB yang saya duga terkait dengan pidana pemerasan pendidikan, tidak boleh membuat hati saya tidak bahagia dan kontra produktif. Apalagi bila sampai mempengaruhi kebahagiaan keluarga serta orang-orang tercinta yang dekat dihatiku hari ini, semisal suami dan anak-anakku

Ada hal yang sangat saya yakini, terkait dengan tidak ingin mengikuti dugaan kejahatan yang disarankan. Yaitu.... kelak di akhirat nanti saya akan bersaksi terhadap kejahatan serius yang telah dilakukan oknum pengajar ini yang sangat tidak sesuai dengan apa yang diajarkannya dikelas terkait dengan etika moral civitas academica.

Bismillaaaah... Allahu  Akbar!

Industri Hutan Rakyat dalam Investasi dan TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia): Bisnis Indonesia dalam Marissa Haque

Sumber: Bisnis Indonesia, Selasa, 1 Juni 2010


INVESTASI Industri Hutan Rakyat Rp 230 Milyar,-

Agribisnis: Moratorium di 104,8 Juta Ha

Kementrian Kehutanan mengidentifikasi seluas 104,8 juta hektar area hutan dan lahan gambut akan terkena imbas kebijakan baru terkait dengan moratorium alih fungsi.

Kementrian teknis kini tengah mengidentifikasi kembali jutaan hektar lahan tersebut untuk dimasukkan kedalam Keppres (Keputusan Presiden) sehingga diwilayah tersebut tidak dapat lagi diterbitkan izinnya bagi kegiatan pegelolaan usaha sektor kehutanan, perkebunan, serta pertambangan!

Sehingga menjadi jelas estimasi area hutan ayng tidka diperbolehkan untuk kegiatan usaha, baik untuk HTI (hutan tanaman industi) maupun untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan hingga tahun 2013 kelak, dimana akan dituangkan kedalam Keppres menurut Dirjen Bina Produksi Kehutanan Kemenhut Hadi Daryanto kemarin.

Luas area hutan yang akan dipertahankandari kegiatan usaha tersebut dianataranya adalah hutan kawasan gambut seluas 21,07 juta Ha, serta hutan alam yang terdiri dari hutan primer seluas 43 juta hektar dan hutan sekunder 48,5 juta hektar. Sementara kawasan hutan yang memang sudah dinilai kritis yang boleh diizinkan untuk dikembangkan menjadi area usaha kehutanan, perkebunan, dan usaha lainnya. Hal ini merupakan langkah lanjut dari event minggu lalu di Oslo, Norwegia pasca ditandatanganinya LOI (leter of intent) antara Presiden RI SBY dengan PM Norwegia Jena Stoltenberg. Berupa keinginan penurunan emisi gas rumah kaca akibat dari deforetasi serta degradasi lahan dan hutan. Didalam kesepakatan tersebut pemerintah RI mendapatkan kompensasi berupa pembayaran sebesar US $ 1 miliar atas carbon stock setelah dinilai berhasil melakukan beberapa hal yang disyaratkan.

Memang sejak tahun 2007 lalu Kemenhut RI diketahui telah menolak sebanyak 149 unit usaha dari sebanyak total 260 unit perusahaan yang mengajukan izin permohonan HTI (hutan tanaman industri) dalam areal seluas 10, 4 juta Ha. Sehingga pemerintah juga akan mengeluarkan Peraturan Kemenhut RI terhadap 30 unit perusahaan yang telah memperoleh izin definitif untuk mengelola areal seluas 1, 34 juta Ha. Dan setiap perusahaan yang telah mendapatkan izin definitif dari Kemenhut RI wajib mematuhi seluruh aturan yang akan dikeluarkan dimana diwajibkan melakukan TPTI (tebang pilih tanam Indonesia).

Sikap 2 Jempol Menhut Zulkifli Hasan: Marissa Haque Fawzi

Menhut kaget begitu tahu heli yang akan mengangkutnya berasal dari RAPP dan IKPP.

Menhut Ngamuk, Tolak Naik Heli RAPP & IKPP

Oleh: Umi Kalsum (vivanews.com)

Jum'at, 12 Februari 2010, 14:16 WIB

VIVAnews - Kunjungan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kakak dari Calon Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan ke Pekanbaru, Riau, tidak berjalan mulus. Menhut sempat mengamuk saat baru menginjakkan kaki di Bandara International Sultan Syarif Kasim II. Pangkal persoalannya adalah, ketika fasilitas yang disediakan dua perusahaan raksasa Hutan Tanaman Industri di Riau, PT RAPP dan PT IKPP.

Fasilitas yang ditolak berupa penyediaan tiga unit helikopter untuk mengangkut Menhut dan rombongan yang hendak meninjau kawasan hutan Meranti di Semenanjung Kampar. Begitu tahu tiga heli itu disediakan dua perusahaan HTI, Menhut yang sedang beristirahat di ruang VIP Lancang Kuning langsung naik darah dan memarahi bawahannya, Dirjen Bina Produksi Kehutanan Dephut, Hadi Daryanto.

Menhut kaget begitu tahu heli yang akan mengangkutnya ke Meranti berasal dari dua perusahaan kayu yang pimpinannya juga ikut menyambut kehadiran dia di bandara. Akibatnya keberangkatan Menhut dari Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menuju Meranti sempat tertunda.

"Menhut menolak fasilitas yang disediakan perusahaan," ujar salah seorang sumber VIVAnews yang minta namanya tak disebutkan, Jumat 12 Februari 2010. Akhirnya, Menhut berangkat menggunakan helikopter yang disewa dari Polri dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Saking mangkel-nya, keberangkatan Menhut ke Meranti yang direncanakan terbang bersama-sama dengan jajaran direksi kedua perusahaan itu juga dibatalkan. Menhut meminta rombongan kedua perusahaan berangkat duluan. Baru setelah itu dia terbang menggunakan heli sewaan bersama rombongannya. Ketika dikonfirmasi, Zulkifli Hasan enggan mengomentari peristiwa tersebut. "Saya ke sini untuk melakukan peninjauan," kata menteri dari Partai Amanat Nasional ini. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Zulkifli Yusuf, membenarkan adanya peristiwa itu.

Ia mengatakan, penolakan dilakukan Menhut tersebut sangat tepat. "Saya kira sikap Menhut sudah tepat untuk menjaga independensi," ujar Zulkifli Yusuf.
Laporan: Ali Azumar, Pekanbaru

Sumber: VIVAnews

Forum Previlegiatum bagi Penegakan Hukum Illegal Logging di Hutan Riau: Marissa Haque (IPB)

Dalam mengantisipasi kondisi global warming dan global climate change yang telah hadir didepan mata dalam kehidupan kita, tentu selain mengajar PAD (Pendapatan Asli Daerah) pertimbangan pembangunan berkelanjutan/sustainable development menjadi hal yang tak dapat dihindari/in-evitable.

Sayangnya tetap saja terdapat beberapa oknum penyelenggara negara/pemerintah daerah yang tidak merasa bersalah ketika 'mencuri' masa depan anak-cucu mereka atas keberkeanjutan hidup dan kehidupan dimana seharusnya dimuliakan serta dikembalikan lagi kepada mereka.

Ketika pakta integritas dalam koridor moral obligation dan renumerasi sudah tidak mempan lagi bagi para oknum tersebut, maka dengan mengadopsi pemikiran serta model ekonomi-berkeadilan dari seorang scholar Amitai Etzioni, implementasi dari coersion/law enformcement menjadi sebuah keharusan yang tidak boleh ditunda lagi.

Bahkan keputusan tembak mati wajib dikeluarkan oleh Pemimpin Puncak Indonesia--Kepala Negara yang sekaligus Kepala Pemerintahan cq Presiden Republik Indonesia--bagi pelaku intelektual kejahatan lingkungan hidup Indonesia untuk menjadi sebuah keniscayaan demi tegaknya complience/kepatuhan atas disiplin hidup berkelanjutan di Indonesia.

Hal tersebut hanya mungkin dapat dilakukan oleh seorang pemimpin/leader dengan a strong vision as well as a strong leadership!