Salah Satu Resolusi Marissa Haque Tahun 2012 adalah: "Turut Membereskan Mafia SP3 Pidana Illegal Logging di Provinsi Riau"

Beberapa Resolusi Marissa Haque Tahun 2012 antara lain adalah:  (1) buat kartu nama baru; dan (2) turut membereskan mafia SP3 pidana illegal logging di Provinsi Riau" 

 

Sumber: 

PP No 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan: Marissa Haque Fawzi

Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya (P.1; 2)

Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi adalah bentuk usaha untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi yang optimal dengan tidak mengurangi fungsi pokok hutan. (P.1; 4)

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi adalah bentuk usaha untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi pokok hutan. (P.1;6)

Pemanfaatan hutan pada hutan produksi dapat berupa : (P.25;9)
a. pemanfaatan kawasan;
b. pemanfaatan jasa lingkungan;
c. pemanfaatan hasil hutan kayu;
d. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
e. pemungutan hasil hutan kayu;
f. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Sumber:http://marissahaque-lingkungan-hidup-sda.blogspot.com/2011/05/pp-no-34-tahun-2002-tentang-tata-hutan.html

Program Departeman Kehutanan “ Masyarakat Silakan Mengelola Hutan, Asal Lestari”

Forum Wacana IPB

Written by Redaksi on 11 March 2010

Pemerintah memiliki komitmen besar dalam memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan. Komitmen ini merupakan tekad pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya pemanasan global sehingga hidup sehat dan bersih betul-betul dirasakan oleh rakyat.

Komitmen ini bukan retorika belaka tetapi jauh dari itu sudah diwujudkan dalam beberapa program nyata. Hal ini dapat dilihat program-program berikut ini. Masih segar dalam ingatan kita tentang gerakan 1 miliar pohon yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru-baru ini. Sebelumnya, SBY juga mencanangkan gerakan Penanaman Pohon Satu Orang Satu Pohon (One Man One Tree).

Gerakan One Man One Tree ini dicanangkan mulai tanggal 1 Februari 2009 sampai akhir tahun 2009. Gerakan-gerakan secara serentak diikuti oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Selain gerakan-gerakan penanaman –ini yang lebih penting—pemerintah juga mencanangkan kegiatan sadar memelihara tanaman. Dengan ditetapkannya kegiatan pemeliharaan tanaman semakin mempertegas bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar seremonial belaka, melainkan semestinya menjadi bagian dari sikap hidup dan budaya bangsa.

Memelihara dan menjaga kelestarian hutan sebetulnya merupakan bagian dari bela negara. Kenapa? UU mengamanahkan bahwa memelihara dan menjaga agar hutan tetap lestari dan selamat dari penebangan merupakan tanggung jawab setiap warga negara termasuk Dephut. Departemen Kehutanan (Dephut) diberi amanah mengelola sumber daya hutan, berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga kelestarian hutan untuk dikelola seadil-adilnya demi kesejahteraan rakyat.

Forum Previlegiatum bagi Penegakan Hukum Illegal Logging di Hutan Riau: Marissa Haque (IPB)

Dalam mengantisipasi kondisi global warming dan global climate change yang telah hadir didepan mata dalam kehidupan kita, tentu selain mengajar PAD (Pendapatan Asli Daerah) pertimbangan pembangunan berkelanjutan/sustainable development menjadi hal yang tak dapat dihindari/in-evitable.

Sayangnya tetap saja terdapat beberapa oknum penyelenggara negara/pemerintah daerah yang tidak merasa bersalah ketika 'mencuri' masa depan anak-cucu mereka atas keberkeanjutan hidup dan kehidupan dimana seharusnya dimuliakan serta dikembalikan lagi kepada mereka.

Ketika pakta integritas dalam koridor moral obligation dan renumerasi sudah tidak mempan lagi bagi para oknum tersebut, maka dengan mengadopsi pemikiran serta model ekonomi-berkeadilan dari seorang scholar Amitai Etzioni, implementasi dari coersion/law enformcement menjadi sebuah keharusan yang tidak boleh ditunda lagi.

Bahkan keputusan tembak mati wajib dikeluarkan oleh Pemimpin Puncak Indonesia--Kepala Negara yang sekaligus Kepala Pemerintahan cq Presiden Republik Indonesia--bagi pelaku intelektual kejahatan lingkungan hidup Indonesia untuk menjadi sebuah keniscayaan demi tegaknya complience/kepatuhan atas disiplin hidup berkelanjutan di Indonesia.

Hal tersebut hanya mungkin dapat dilakukan oleh seorang pemimpin/leader dengan a strong vision as well as a strong leadership!