Hutan Kota Perlu Dikembangkan Tiap Daerah: dalam PIJAR

Written by Redaksi on 25 January 2010

Pakar lingkungan hidup dari Institut Pertanian Bogor Prof Dr Surjono Hadi Sutjahjo, MS mengatakan, konsep hutan di tengah kota perlu diadopsi dan dikembangkan oleh setiap daerah sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem.

Surjono yang menjabat sebagai Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) Sekolah Pascasarjana Instut Pertanian Bogor (IPB) mengemukakan, keseimbangan ekosistem harus dibangun agar tidak terjadi kerusakan yang membawa malapetaka.
“Konsep hutan kota sangat baik kalau dikembangkan setiap daerah, karena akan menjaga keseimbangan ekosistem sehingga terwujud harmoni dan stabilitas lingkungan,” katanya.

Ia mengatakan, ekosistem pada suatu daerah akan baik dan seimbang bila memperhatikan empat hal yaitu adanya keanekaragaman hayati, adanya saling keterikatan dan saling ketergantungan, adanya keteraturan dan keseimbangan yang dinamis serta adanya harmonisasi dan stabilitas antarunsur terkait.

Menurut dia, prinsip pengelolaan lingkungan yang baik harus mengacu kepada pencegahan dan penanggulangan terhadap penurunan serta kerusakan kualitas lingkungan akibat terganggunya maupun rusaknya ekosistem.

“Hutan kota dapat menjadi salah satu wahana yang efektif dalam mencegah dan menangg
ulangi penurunan kualitas lingkungan,” katanya.

Selain perlunya pembangunan hutan kota oleh masing-masing daerah, Surjono juga menyarankan agar setiap Pemda menjadikan dinas lingkungan di daerah masing-masing sebagai salah satu unit kerja strategis, bukan sebatas menjadi alat pelengkap unit kerja.

“Persoalan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, namun tanggung jawab bersama. Terutama pemerintah daerah berada pada garda terdepan dalam misi penyelamatan lingkungan. Karena itu, lingkungan harus dijadikan isu strategis masing-masing daerah,” katanya.

Pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem, kata dia, sangat bergantung kepada kebijakan penataan, pemanfaatan dan pengembangan serta pemeliharaan dan pemulihan.

Selain itu, terkait juga dengan pengawasan dan pengendalian, keamanan dan ketertiban masyarakat serta pertahanan dan kemanan nasional, demikian Surjono Hadi Sutjahjo.
Tags: Hutan, Pakar, Tumbuhan

Posted in Pijar Jabar

Sikap 2 Jempol Menhut Zulkifli Hasan: Marissa Haque Fawzi

Menhut kaget begitu tahu heli yang akan mengangkutnya berasal dari RAPP dan IKPP.

Menhut Ngamuk, Tolak Naik Heli RAPP & IKPP

Oleh: Umi Kalsum (vivanews.com)

Jum'at, 12 Februari 2010, 14:16 WIB

VIVAnews - Kunjungan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kakak dari Calon Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan ke Pekanbaru, Riau, tidak berjalan mulus. Menhut sempat mengamuk saat baru menginjakkan kaki di Bandara International Sultan Syarif Kasim II. Pangkal persoalannya adalah, ketika fasilitas yang disediakan dua perusahaan raksasa Hutan Tanaman Industri di Riau, PT RAPP dan PT IKPP.

Fasilitas yang ditolak berupa penyediaan tiga unit helikopter untuk mengangkut Menhut dan rombongan yang hendak meninjau kawasan hutan Meranti di Semenanjung Kampar. Begitu tahu tiga heli itu disediakan dua perusahaan HTI, Menhut yang sedang beristirahat di ruang VIP Lancang Kuning langsung naik darah dan memarahi bawahannya, Dirjen Bina Produksi Kehutanan Dephut, Hadi Daryanto.

Menhut kaget begitu tahu heli yang akan mengangkutnya ke Meranti berasal dari dua perusahaan kayu yang pimpinannya juga ikut menyambut kehadiran dia di bandara. Akibatnya keberangkatan Menhut dari Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menuju Meranti sempat tertunda.

"Menhut menolak fasilitas yang disediakan perusahaan," ujar salah seorang sumber VIVAnews yang minta namanya tak disebutkan, Jumat 12 Februari 2010. Akhirnya, Menhut berangkat menggunakan helikopter yang disewa dari Polri dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Saking mangkel-nya, keberangkatan Menhut ke Meranti yang direncanakan terbang bersama-sama dengan jajaran direksi kedua perusahaan itu juga dibatalkan. Menhut meminta rombongan kedua perusahaan berangkat duluan. Baru setelah itu dia terbang menggunakan heli sewaan bersama rombongannya. Ketika dikonfirmasi, Zulkifli Hasan enggan mengomentari peristiwa tersebut. "Saya ke sini untuk melakukan peninjauan," kata menteri dari Partai Amanat Nasional ini. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Zulkifli Yusuf, membenarkan adanya peristiwa itu.

Ia mengatakan, penolakan dilakukan Menhut tersebut sangat tepat. "Saya kira sikap Menhut sudah tepat untuk menjaga independensi," ujar Zulkifli Yusuf.
Laporan: Ali Azumar, Pekanbaru

Sumber: VIVAnews

Forum Previlegiatum bagi Penegakan Hukum Illegal Logging di Hutan Riau: Marissa Haque (IPB)

Dalam mengantisipasi kondisi global warming dan global climate change yang telah hadir didepan mata dalam kehidupan kita, tentu selain mengajar PAD (Pendapatan Asli Daerah) pertimbangan pembangunan berkelanjutan/sustainable development menjadi hal yang tak dapat dihindari/in-evitable.

Sayangnya tetap saja terdapat beberapa oknum penyelenggara negara/pemerintah daerah yang tidak merasa bersalah ketika 'mencuri' masa depan anak-cucu mereka atas keberkeanjutan hidup dan kehidupan dimana seharusnya dimuliakan serta dikembalikan lagi kepada mereka.

Ketika pakta integritas dalam koridor moral obligation dan renumerasi sudah tidak mempan lagi bagi para oknum tersebut, maka dengan mengadopsi pemikiran serta model ekonomi-berkeadilan dari seorang scholar Amitai Etzioni, implementasi dari coersion/law enformcement menjadi sebuah keharusan yang tidak boleh ditunda lagi.

Bahkan keputusan tembak mati wajib dikeluarkan oleh Pemimpin Puncak Indonesia--Kepala Negara yang sekaligus Kepala Pemerintahan cq Presiden Republik Indonesia--bagi pelaku intelektual kejahatan lingkungan hidup Indonesia untuk menjadi sebuah keniscayaan demi tegaknya complience/kepatuhan atas disiplin hidup berkelanjutan di Indonesia.

Hal tersebut hanya mungkin dapat dilakukan oleh seorang pemimpin/leader dengan a strong vision as well as a strong leadership!