Menyuburkan Jiwa di Malam Terkahir Ramadhan: Marissa Haque Fawzi

Dari twitter nya Bunda Marissa Haque Fawzi


Menyuburkan Jiwa di Malam Terakhir Ramadhan

 Ya Allah terimakasih banyak untuk semua yang telah Engkau berikan kepada keluarga mungil kami di Pelangi Bintaro. Kini Chikita Fawzi tengah 'tenggelam' dalam menciptakan irama melodi musik karyanya bersama sang Ayah Ikang Fawzi. Sementara Ikang Fawzi suamiku pas selesai mengkhatamkan bacaan Al Quranul Karim, alhamdulillah sempurna penuh sebanyak 30 juz. Isabella sulung kami terlihat sangat menikmati pekerjaannya sebagai the news anchor dan reporter di Global TV, lihatlah penampilan reportasi dia sejak kemarin sore di Nagreg, jawa Barat.

Subhanallah...sementara saya sendiripun semakin merasa damai di hati ini saat merasakan bahwa semua sandiwara dalam kehidupan berhasil secara perlahan namun pasti dapat kusaring hanya tinggal inti emasnya saja dalam genggaman Nur-Mu Ya Rob...


Fabiayyi ala'i Robbi kumma tukadzdzibaaaan... Ni'mat mana lagi yang hendak kau dustakan wahai manusia...

Iman dan keimanan merupakan pupuk hidup penyubur jiwa, yang akan tiba saatnya kelak memberikan aneka bunga rupawan yang akan mengharumi kehidupan dunia serta akhirat kita kelak...Insya Allaaah...

Inspirasi dari: http://www.metrotvnews.com/read/newsprograms/2011/08/28/9874/187/Beautiful-Soul

"Marissa Haque & Ikang Fawzi: Upaya Membuat Nyaman Hati Pasangan"

Disaat kita memberi sesungguhnya karena kita sudah banyak menerima!

Kuncinya semua kembali kepada pasangan kita. Sejauh mana pasangan suami atau istri dapat saling mendukung satu dengan lainnya, sehingga mampu selalu membuat nyaman hati pasangannya.

Pasangan suami istri sejati, akan berada dalam irama harmoni untuk saling memahami serta  selalu mendukung. Intinya adalah, komunikasi produktif di antara keduanya dalam perkawinan. Cirinya adalah ketika mata hati serasa selalu terkait satu dengan lainnya. Seperti itu sejujurnya yang kami rasakan selama 25 tahun masa pernikahan kami.

Kami berdua--Ikang Fawzi dan Marissa Haque--memang bukanlah pasangan yang luar biasa sempurna. Namun kami bertekad agar kesepakatan yang kami buat sejak awal dapat kami wujudkan dalam kenyataan sejarah pernikahan kami, yaitu: "... untuk selalu satu suami dan satu istri sampai mati."

Insya Allah... sejujurnya demikian, dan selamanya demikian. Sampai ajal menjemput kami, karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati...

May Allah always bless our marriage... amiiin...

Catatan: Avatar Blog Ini dari iklan Oil of Olay

Sumber: http://ikangdanmarissa.blogdetik.com/


"Marissa Haque & Ikang Fawzi: Upaya Membuat Nyaman Hati Pasangan"

"Semoga Pak Menhut Lulus dalam Membantu Pak SBY terkait Illegal Logging: Marissa Haque Fawzi"

Jumat, 24 Juni 2011

Pemerintah Tidak Sanggup Atasi Perambahan Hutan Ilegal

Meskipun Inpres moratorium hutan telah dikeluarkan, Menhut Zulkifli Hasan mengakui pemerintah kewalahan mengatasi perambahan ilegal.

Wella Sherlita | Jakarta

Foto: VOA - A. Dewan 

Perambahan hutan ilegal makin marak dan sulit dikendalikan akibat pemekaran wilayah dan tingginya harga pangan dunia.

Organisasi PBB bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO) Rabu lalu telah memasukkan hutan tropis Sumatera dalam daftar “situs yang terancam” akibat perambahan di bidang pertanian, pembangunan jalan,  serta perburuan dan pembalakan liar. Padahal, hutan tropis Sumatera seluas 2,5 juta hektar tersebut telah masuk dalam “Daftar Warisan Dunia”  UNESCO pada tahun 2004, karena keanekaragaman hayatinya.

Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, mengakui pemerintah kewalahan mengatasi perambahan hutan ilegal, yang menyebabkan rusaknya kawasan hutan Indonesia, meskipun Inpres Moratorium hutan telah dikeluarkan. Menurutnya, perambahan hutan semakin marak akibat kenaikan harga pangan dunia dan pemekaran wilayah.

Zulkifli Hasan menyampaikan hal ini kepada pers sesaat sebelum sidang kabinet di Kantor Presiden, hari Jumat.

“Problem kita itu ‘kan kita sudah tidak memberikan konsesi baru di hutan alam primer sejak 2 tahun, (tidak mengizinkan) perluasan HPH dan lahan gambut. Tapi saya akui pertambahan penduduk, pemekaran wilayah juga akibat kenaikan harga-harga komoditi seperti kopi, karet, sawit, cokelat, ini semua komoditi yang merangsang penduduk merambah lahan menjadi perkebunan. Ini terjadi di Merangin, Riau, dan Kalimantan,” papar Hasan.

Mengenai daftar yang dikeluarkan UNESCO, Zulkifli mengatakan sulit mengendalikan kerusakan masif di hutan Sumatera, terutama pembukaan lahan dengan cara dibakar. Ia menjelaskan sudah melakukan sosialisasi kepada Bupati setempat, termasuk penegakan hukum. Tapi, lagi-lagi ia menyebutkan komoditi pangan yang harganya sedang meroket di pasaran dunia, sebagai penyebab perambahan hutan oleh penduduk.

Menurut Hasan, “Kalau UNESCO mengatakan ada kerusakan itu masuk akal. Taman Nasional Kerinci termasuk yang sudah mendapatkan Warisan Dunia. Ada sekitar 15 ribu penduduk di Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung, ya memang (mereka) bukan (melakukan) penebangan liar,  tapi mereka mengalihfungsi hutan menjadi kebun kopi dan lada. Jadi mungkin karena itu (daftar UNESCO dikeluarkan), Saya sudah kesana, bicara dengan Bupati dan aparat kepolisian. Kita sudah melakukan sosialisasi dan menata sedemikian rupa supaya kerusakan itu tidak berlanjut.”

Dulu Kementerian Kehutanan menyediakan lahan pengusahaan (konversi) hutan hanya untuk pengusaha, sehingga masyarakat tidak kebagian.

“Kami sedang kembangkan hutan tanaman rakyat dan hutan desa setahunnya 700 ribu hektar, diberikan kepada setiap Kepala Keluarga untuk dikelola dan menanam tanam-tanaman keras yang bermanfaat. Program ini ada sedikit (dijalankan) di Sumatera tapi sebagian besar di Kalimantan,” ujar Hasan lagi.

Sementara itu, Koordinator Kampanye Hutan TELAPAK, Hapsoro, menilai peringatan UNESCO tidak akan berarti apa-apa tanpa niat pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar. Kerusakan hutan di Sumatera kecil kemungkinan untuk bisa dipulihkan.

Hutan alam terluas saat ini yang relatif tidak terjamah berada di Papua, tapi itupun sudah dirusak oleh penebangan legal dan ilegal; juga dikonversi untuk lahan kelapa sawit, kebun Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk bubur kertas (pulp) dan pertambangan. Hal serupa terjadi pula di Kalimantan.
Hapsoro mengatakan, “Selama yang dilakukan pemerintah adalah penyederhanaan aturan-aturan dan tidak diikuti dengan upaya untuk memperbaiki aturan yang sudah ada, dan mengecek apakah aturan itu berjalan dengan baik dan mampu mengatasi korupsi sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.”

Di samping itu, ungkap Hapsoro, pemerintah juga belum mampu menuntaskan konflik lahan dengan masyarakat adat. Menurutnya, celah ini kerap dimanfaatkan oleh pengusaha untuk mengambil keuntungan sepihak.

"Semoga Pak Menhut Lulus dalam Membantu Pak SBY terkait Illegal Logging: Marissa Haque Fawzi"

Sumber:   http://www.voanews.com/indonesian/news/Pemerintahan-Tidak-Sanggup-Atasi-Perambahan-Hutan-Ilegal-124486649.html

Manajemen Politik hukum-ekonomi Negara: Ikang Fawzi & Marissa Haque (2011)

m

 Sumber: http://ikangfawzi-lamsel.blogspot.com/

Negara Pengelola Perubahan Ekonomi

Oleh: Marissa Haque & Ikang Fawzi (FEB, UGM, 2011)

I. Pilihan Sistem Ekonomi

Dalam masa tiga dekade akhir-akhir ini, banyak negara di dunia dari level domestik sampai dengan global mengalami perubahan signifikan gaya kepemimpinan ekonomi. Termasuk Indonesia juga didalamnya. Dimana perubahan drastis pada strata: (1)mikro; (2) mezzo; (3) makro secara berkelanjutan terus bermetamorfosa. Beradaptasi terhadap beberapa faktor eksternal sekaligua internal tak terkendali, semisal terhadap: (1) liberalisasi ekonomi; (2) perkembangan dunia IT dan ITC; (3) modernisasi moda transportasip (4) kompleksitas intitusi keuangan dan perbankan; (5)tuntutan consumers. Indonesia sendiri sebagai salah satu negara yang masih berkembang di dunia ini, selalu dengan karakter kenegaraannya yang diduga senang bermain dalam wilayah ‘quasi’ (abu-abu.[1] Tidak pernah secara jelas dan nyata menyatakan diri sebagai negara sos-dem (sosialis demokratik) seperti apa yang termaktub didalam ruh ideologi NKRI yaitu Pancasila, namun juga berbentuk sebuah negara liberal malu-malu, namun dalam praktik lebih ekstrim dari negara liberal asalnya yaitu Amreika Serikat.

II. Lapis Perubahan Ekonomi

Beberapa periode dalam perjalanan NKRI sebagai sebuah bangsa dan negara, mengalami perubahan leadership (style dalam kepemimpinan), termasuk didalamnya masalah economic leadership. Pada masa pemerintahan Orba (orde baru), tidak dapat dipungkiri bahawasanya praktik monopopi serta oligopoli mendominasi perjalanan perekonomian Indonesia, diduga tanpa mempedulikan: (1) daya saing ekonomi jadi semakin rendah; (2) akses bagi sebagian besar pelaku ekonomi jadi tertutup; dan (3) konsumen yang selalu dirugikan karena tak ada kontrol mekanisme persaingan pasar yang biasanya menguntungkan konsumen dari harga murah serta inovasi produk yang semakin beragam. Tiga lapis perubahan economic leadership style yang terjadi di Indonesia sampai dengan hari ini, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

(1)   Lapis Pertama Tingkat Makro

Pada dekade tahun 1980-an, tepatnya pada masa antara tahun 1983-1988, terjadi lompatan perubahan ekonomi ditingkat makro. Yaitu saat dilakukannya deregulasi pada bidang sektor keuangan. Lalu perkembangan sektor perbankan dan pasar modal yang langsung terpengaruh dimana menjadi sebuah penanda penting/petunjuk awal atas dampak dari diberlakukannya kebijakan tersebut. Output deregulasi serta liberalisasi yang terjadi disusul oleh sektor riil dan perdagangan berpengaruh langsung serta signifikan terhadap hidup-matinya seluruh kegiatan perekonomian Indonesia—termasuk consumer behavior/perilaku perekonomian rumah tangga Indonesia yang terjadi sebagai dampak langsung implementasi kebijakan dari pemerintah yang berkuasa saat itu. Secara lebih rinci perubahan the economic leadership pada strata ekonomi makro Indonesia saat itu dengan dikeluarkannya PP No. 20 Tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham dan PMA (penanam modal asing), dimana Peraturan Pemerintah ini secara bebas memberikan sejenis keleluasaan penuh kepada pihak asing untuk dapat menerobos seluruh sudut ruang perekonomian dalam negeri Indonesia;

(2)   Lapis Kedua Tingkat Mezzo

            Desentralisasi pada strata masa tersebut di Indonesia, merupakan sebuah disain             manajemen pembangunan politik-ekonomi NKRI. Dimana pada hari-hari belakangan ini masyarakat Indonesia mengenalnya dengan nama Otda (Otonomi          Daerah) sebagai anti-thesis dari konsep sebelumnya yang didanggap padat       kepentingan sentralisasi politik dalam negeri dari ‘partai kuat tertentu’ saat itu.    Desentralisasi ekonomi dianggap sebagai jawaban cerdas bagi beberapa          hipotesa yang selama masa 32 tahun sebelumnya dianggap terkubur, yaitu: (a)    apakah mungkin sentralisasi ekonomi masa sebelumnya mampu untuk mengurus       beragam politik ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia; (b) apakah ekonomi-bisnis             model yang ada selama masa sebelumnya dapat mengurangi distorsi kesenjangan           kepentingan pusat-daerah terkait dengan rumusan kebijakan; dan (3) apakah            sebaiknya model desentralisasi ini teap dikembangkan sertya dijalankan            sekalipun resiko separatisme menjadi niscaya;

(3)   Lapis Ketiga Tingkat Mikro

            Dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan            Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan ruang bagi para pelaku ekonomi      mikro—UKM dan UMKM termasuk BMT (baitul maal wa tamwil/berbasil            syariah non-bank)—menjadi mungkin untuk tumbuh serta berkembang.             Dimana sebelumnya para pelaku ekonomi Indonesia secara distortif hanya    terpaku apda    pangsa papan atas elite pengusaha tertentu yang dekat dengan    penguasa/pemerintah pusat saat itu. Perubahan dari sistem politik-ekonomi yang            terjadi di strata ini diharapkan menjadi semacam terapi mujarab bagi disain            baru menuju arah persaingan sehat yang membuat seluruh pelaku ekonomi            memiliki akses serta peluang sama dalam turut serta menjalankan roda   perekonomian nasional. Diharapakan pada akhirnya meningkatkan taraf             kesejahteraan dan HDI (human development index) penduduk Indonesia;

III. Masalah Klasik Kelembagaan

Transformasi dan metamorfosa yang terjadi dalam sistem ekonomi-bisnis-industri tersebut, ternyata sama sekali tidak menyentuh birokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia/seluruh departemen teknis maupun departemen non-portofolio/non-teknis.[2]  Yang diduga terlupakan disaat eforia reformasi kemarin digulirkan oleh para pencetusnya,[3] bahwa setiap masa transisi reformasi wajib juga membidik reformasi birokrasi yang ada pada sebuah negara/pemerintahan, baik itu sebagai prinsipal maupun sebagai agennya. Karena pada dasarnya, sebuah jajaran birokrasi dibentuk oleh penguasa negara dimasa pemerintahannya berkuasa. Yang dicirikan memiliki spirit karakter embeded sebagai: (1) pemilik dari kekuasaan; (2) peminta rente; dan (3) penjual regulasi. Sehingga biar sekalipun reformasi gergulir sangat kuat disuatu masa, namun para birokrat dalam jajaran birokrasi pemerintahan tersebut “tetap solid memegang kendali” pemerintahan. Jika sebuah kebijakan baru digulirkan, regulasi biasanya terpenggal ditengah jalan karena kedodoran dalam kelembagaannya.[4] Bila sebuah penelitian dijalankan untuk mengatahui masalah yang timbul, maka unit analisis yang biasa dipakai pemerintah masih ‘sebatas institusinya’/kementrian itu sendiri dan bukan “kebijakan” itu sendiri, sehingga dilapangan tampak nyata bahwa strategi pengelolaan perubahan ekonomi-politik-hukum tidak tidak pernah solid-kreatif namun tetap ‘primitif’ sebagaimana sediakala.

IV. Solusi dari Ikang dan Marissa

Dalam setiap kebijakan yang dibuat, alangkah baiknya bilamana: (1) diteruskan dengan SOP (standard operation procedure)/”aturan main” atau rule of law yang rigid/ketat dari kelembagaan yang berperan sebagai tatakelolanya; (2) pendekatan dari Teori Amitai Etzioni dapat dipertimbangkan untuk diimplementasikan dalam jagka waktu yang disepakati[5]; (3) memberlakukan memberlakukan KPI (key performance indicator) bagi penilaian kinerja seluruh PNS tanpa terkecuali, dan (4) penghargaan didasarkan pada merit based system/jasa keberhasilan kontribusi PNS/birokrat kepada institusi ditempatnya bekerja.

---

[1] Denny Indrayana menyatakan dalam bukunya “Indonesia Negara Mafioso” bahwa Indonesia adalah 

   bentuk sebuah negara quasi yang berarti neither fish or meat (bukan ikan atau daging)/banci.

[2] Eep Saefullah Fatah (2010) pengamat politik dari FISIP-UI didalam salah satu wawancaranya di Metro

   TV mengatakan bahwa birokrasi Indonesia dimasa Orba (Orde Baru) lalu, merupakan ‘perpanjangan  

   tangan’  partai politik dari pemerintah berkuasa saat itu didalam administrasi negara. Dimana setiap

   PNS/Korpri wajib mencontreng untuk Golkar dilam setiap masa Pemilu berlangsung

[3] Ide Otda (Otonomi Daaerah) pertama kali digaungkan oleh Prof.Dr. Ryas Rasyid

[4] Ahmad Erani Yustika adalah Direktur Eksekutif INDEF dan seorang dosen Departemen Ilmu Ekonomi

   Universitas Brawijaya Malang dalam sebuah wawancara di JTV Surabaya September 2010

[5] Amitai Etzioni adalah seorang ekonom dari Amerika Serikat yang meperkenalkan pendekatan afeksi-renumerasi-coersion/law enforcement

Pelajaran Cinta yang Indah untuk Bunda Marissa Haque & Ayah Ikang Fawzi dari Oma Rima Melati

Mbak Rima Melati adalah salah satu combang kami--Ikang Fawzi & Marissa Haque. Beliau mengatakan bahwa Cinta Ikut Menyembuhkan dirinya ketika dalam perawatan sakit kanker yang pernah dialaminya dulu. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari kehidupannya berumahtangga dengan Bung Frans Tumbuan. Berikut dibawah ini kisahnya:

Source: Gaya Hidup Sehat
http://m.kompas.com/xl/read/data/2008.02.14.01265269

Banyak yang mengatakan, kekuatan cinta dapat membuat segala hal menjadi mungkin, termasuk menyembuhkan penyakit. Demikian yang dirasakan Rima Melati ketika berjuang melawan kanker payudara.

Saat divonis mengidap penyakit itu, ia merasa harapan hidupnya sangat kecil. Apalagi ketika penyakit ini sudah mencapai stadium cukup parah dalam waktu singkat, hingga Rima harus menjalani kemoterapi di Belanda pada tahun 1990.

“Ketika itu saya sudah kecil hati, tetapi suami terus memberi semangat kepada saya untuk melawan penyakit ini,” ucap Rima, yang menikahi Frans Tumbuan pada tahun 1973.

Tidak hanya lewat kata-kata, rasa cinta Frans kepada sang istri juga diwujudkan melalui perbuatan. “Meski hanya perbuatan kecil seperti menyisir rambut yang rontok akibat kemoterapi dan membacakan buku, itu sangat berarti. Banyak orang menyerah ketika orang yang dicintainya divonis kanker. Untung itu tidak terjadi pada Frans, ia selalu menemani saya,” papar wanita kelahiran 22 Agustus 1939 ini.

Selain suami, anak-anak dan keluarga juga tak bosan mendorong Rima untuk bangkit, hingga timbul semangat dalam dirinya untuk survive dan sembuh. “Perhatian mereka menjadi obat paling mujarab bagi saya. Ada semacam kekuatan yang dapat menyembuhkan di luar obat medis.

Jadi benar kalau dibilang kekuatan cinta dapat menyembuhkan. Cinta dapat membuat seseorang menjadi kuat di kala menghadapi kritis,” sebutnya.

Kini, setelah sembuh dari kanker payudara, pemilik nama asli Marjolien Tambajong ini mengaku ikatan antara dirinya, suami, dan keluarganya bertambah erat. Ia telah membuktikan, kekuatan cinta memang menyembuhkan.

Di-copy dari: http://anak-anakbundamarissa.blogspot.com/

Stand Point Marissa Haque Istriku atas Pidana Illegal Logging: Ikang Fawzi

Dari Blog Ikang Fawzi di: http://ikangfawzi.blogdetik.com/

Marissa Haque mengatakan, untuk memulihkan hutan Riau dan Indonesia, diperlukan a very strong leadership (kepemimpinan yang kuat dan komitmen tinggi) untuk menghentikan penebangan liar, melalui asas FORUM PREVILEGIATUM bilamana seluruh perangkat hukum yang tersedia dinegeri ini tidak lagi dapat menyelesaikan masalah pencurian kayu sistemik serta berkelanjutan tersebut.

“Dulu di Riau ada Kapolda yang memiliki komitmen untuk mengatasi pembalakan liar. Namun, akhirnya dikalahkan oleh kekuasaan,” kata istri rocker terkenal Ikang Fawzi ini. Marissa Haque selama tahun 2008 pernah beberapa kali datang ke Riau untuk meneliti kehancuran hutan Riau guna menyelesaikan Disertasi S3-nya di IPB Bogor. Saat itu, artis ini banyak dibantu oleh para aktivis lingkungan di Riau dan mantan Kapolda Riau, Irjen Pol Sutjiptadi.

“Gak lihat baju saya pakai sekarang ini, cokelat? Karena hutan Riau tidak lagi hijau lagi,” kata Icha, panggilan akrabnya. Hadir dalam Diskusi Publik tersebut Prof Jonotoro dan Direktur Ekeskutif Walhi, Hariansyah. “Mari kita mulai dari diri sendiri dan hari ini untuk selamatkan hutan Riau,” ajak Icha.(*)

Editor : Juang_Naibaho, Source : Tribun Pekanbaru

Sumber: http://www.tribunnews.com/2010/10/17/marissa-haque-kritisi-hutan-riau

Marissa Haque Fawzi: Attention to Pak Dahlan Ikhsan & Pak Margiono (Cyber Crime dari Anak Buah Bapak Berdua!)

Apa korelasinya judul si Wartawan dengan nama kooptasi BUnda asuh kami ya? Jahat sekali yang diduga timses Ratu Atut Chosiyah & Airin Rachmi Diany itu...
Sumber: http://www.jpnn.com/read/2010/12/12/79383/Baru-Sebulan,-Marissa-Haque-Diberhentikan- NUSANTARA - SUMUT Minggu, 12 Desember 2010 , 10:51:00 Baru Sebulan, Marissa Haque Diberhentikan

TAPTENG -- Marissa Haque Pasaribu yang dilantik 8 Nopember 2010 sebagai anggota DPRD Tapteng Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) menggantikan Alm H Petrus Cuaca, sudah langsung diberhentikan sebagai kader oleh partainya. Sehingga pemberhentian tersebut secara otomatis juga melenyapkan hak Marissa sebagai anggota DPRD Tapteng dari PKPB.

Hal ini sesuai dengan SK DPD PKPB Tapteng Nomor: SKEP-02/DPD-PKPB/TT/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 Tentang Pemberhentian Marissa Haque Pasaribu sebagai anggota PKPB Tapteng dan penetapan Hamdan Simbolon SH sebagai PAW anggota DPRD PKPB Tapteng periode 2010-2015 yang dikuatkan dengan SK DPD PKPB Sumut Nomor : SKEP-37/DPD-PKPB/SU/XII/2010 tanggal 4 Desember 2010 yang ditanda tangani langsung oleh Ketua DPD PKPB Sumut, Drs H Razman Arif MA dan Sekretarisnya Andri Agam SH.

Demikian disampaikan oleh Pjs Ketua DPD PKPB Tapteng, Paradong Martin Nababan didampingi Koordinator Dapil VIII PKPB Sumut, Hamdan Simbolon SH kepada Metro Tapanuli di Sibolga, kemarin.

Menurut Pjs Ketua DPD PKPB Tapteng, Paradong M Nababan, pemberhentian sebagai kader yang dilakukan oleh PKPB kepada Marissa Haque Pasaribu adalah disebabkan karena Marissa Haque dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Peraturan Partai.

"Ada dua alasan kuat kenapa kita terpaksa memberhentikan Marissa Haque Pasaribu sebagai kader PKPB Tapteng, yang tentunya juga secara otomatis menghilangkan haknya sebagai anggota DPRD Tapteng dari PKPB. Alasan pertama adalah disebabkan karena Marissa Haque Pasaribu sebagai kader PKPB telah terbukti melanggar AD/ART PKPB dan Peraturan PKPB Nomor : PP-04/DPP-PKPB/II/2007 Tentang Tata Cara PAW. Di mana, Marissa Haque Pasaribu dinilai terbukti melakukan pengajuan dirinya sendiri ke KPU Tapteng sebagai PAW menggantikan Alm H Petrus Cuaca tanpa adanya persetujuan dan SK dari DPP PKPB tentang PAW tersebut.

Alasan yang kedua, dikarenakan Marissa Haque Pasaribu tidak mau melakukan koordinasi dan bahkan tidak mengakui Pjs Ketua DPD PKPB Tapteng yang telah ditetapkan oleh DPD PKPB Sumut dengan nomor : SKEP-34/DPD-PKPB/SU/XI/2010 Tentang Penetapan Paradong Martin Nababan sebagai Pjs Ketua dan Novi Sanra Siregar sebagai Pjs Sekretaris DPD PKPB Tapteng sehingga telah melanggar Peraturan Partai PKPB No: PP-02/DPP-PKPB/II/2007 Tentang Disiplin Partai dan Sanksi Organisasi. Sebagai ketua partai, kita harus menjunjung tinggi AD/ART Partai dan melaksanakan Peraturan Partai secara tegas," jelasnya.

Saat ditanya Metro Tapanuli tentang kepastian tanggal pelantikan Hamdan Simbolon SH sebagai anggota DPRD Tapteng menggantikan Marissa Haque Pasaribu, Paradong menyatakan akan menyerahkan hal tersebut kepada KPU dan DPRD Tapteng.

Sementara Marissa Haque Pasaribu yang coba dikonfirmasi METRO tanggapannya terkait pemberhentian tersebut, tidak berhasil. Saat Metro Tapanuli mencoba menemui anggota DPRD Tapteng termuda ini di Kantor DPRD Tapteng, tidak berhasil ditemui. Menurut beberapa staf di kantor tersebut, Marissa sudah pulang dari DPRD Tapteng. Ketika beberapa kali coba dikonfirmasi METRO melalui ponselnya, tidak diangkat walaupun sudah di SMS. (ahu)

Related News:

Pertamina Diminta Hengkang dari Bitung

Gali Kubur Malah Dapat Bom

Tabung Gas Meledak, Tiga Tewas

Mantan Bupati Simalungun Diperiksa Kejati

Kejati Banten Sorot Fee DPRD Banten

Kejagung Diminta Ungkap Korupsi di Berau